Bawaslu Rokan Hulu Awasi Pemutakhiran Partai Politik Semester II 2025

PASIRPANGARAIAN (klikbuser.com) -- Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu  melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU.

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang  Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menjelaskan Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol, Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan setelah tahapan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu dan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala dan berdasarkan permintaan Partai Politik.

Sebagaimana Undangan dari KPU Rokan Hulu tertanggal 29 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Verifikasi Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Semester II Tahun 2025, maka Bawaslu Rokan Hulu melakukan pengawasan terhadap tahapan tersebut yang langsung dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rokan Hulu Safrizal Hasbi, S.T beserta staf. Pengawasan pemutakhiran data partai politik oleh Bawaslu merupakan pilar krusial dalam menjaga integritas pemilu. 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa pentingnya pengawasan Pemutakhiran Partai Politik ini dijelaskan untuk:

1. Menjamin Legalitas Peserta Pemilu

Bawaslu memastikan bahwa setiap partai politik yang lolos verifikasi benar-benar memiliki struktur kepengurusan, kantor, dan jumlah anggota sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Mencegah Pencatutan Identitas Warga

Salah satu masalah klasik dalam pemutakhiran data adalah penggunaan NIK warga secara sepihak oleh parpol untuk memenuhi syarat keanggotaan.

Peran Bawaslu dalam melakukan audit terhadap sampel data anggota parpol. Sehingga akan berdampak untuk melindungi hak asasi warga negara agar nama mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu tanpa persetujuan.

3. Memastikan Akurasi Data Sipol

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) adalah alat bantu utama KPU. Bawaslu bertugas memastikan:

Data yang diinput parpol adalah data yang valid dan mutakhir. Tidak ada kegandaan anggota, baik internal (dalam satu partai) maupun eksternal (antar partai).

4. Menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri

Dalam proses pemutakhiran, sering ditemukan nama anggota TNI, Polri, atau ASN yang dicatut sebagai anggota parpol. Pengawasan Bawaslu berfungsi sebagai "filter" untuk menjaga agar institusi negara tetap netral dan tidak terseret dalam politik praktis.

5. Mewujudkan Keadilan bagi Seluruh Partai

Bawaslu memastikan KPU bekerja secara profesional, transparan, dan tidak diskriminatif. Mencegah Tebang Pilih sehingga memastikan perlakuan yang sama diberikan kepada partai lama maupun partai baru dalam proses verifikasi.

Penyelesaian Sengketa: Memberikan ruang bagi partai yang merasa dirugikan dalam proses pemutakhiran untuk mengajukan keberatan secara legal.(kbu)

#bawaslurohul #rohul #padirpangaraian