Warga Desa Teluk Lancar Mengeluh, Ambulan Tak Lagi Gratis
Editor: alzamret | Wartawan: Farizal
BANTAN (klikbuser.com) – Pelayanan publik di Desa Teluk Lancar, Kecamatan Bantan, kini menjadi sorotan tajam dan memicu kemarahan warga. Fasilitas mobil ambulans desa yang seharusnya menjadi harapan utama dan penolong saat ada warga yang sakit, kini justru berubah menjadi beban berat.
Kebijakan yang semula seluruh biaya operasional ditanggung pemerintah desa, kini tiba-tiba dibebankan langsung kepada pasien dan keluarga. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang tidak siap dengan biaya mendadak.
Keluhan disampaikan langsung oleh warga setempat, M. Isa, saat dikonfirmasi wartawan, yang merasa sangat kecewa dengan perubahan aturan main yang terjadi secara mendadak ini.
"Menurut M.Isa, Kita kan punya ambulans desa. Dulu sudah menjadi kebiasaan dan ketentuan, kalau masyarakat memakai, soal minyak, soal apa saja ditanggung semua. Upah supir pun ditanggung desa. Tapi tiba-tiba sekarang, semua biaya harus pasien yang tanggung sendiri. Ini yang membuat saya bertanya-tanya dan sangat kecewa," ujar Isa dengan nada emosional.
Ia menuturkan, saat menanyakan hal ini kepada pihak pemerintahan desa, jawaban yang diterima adalah karena adanya tunggakan pembayaran dari tahun 2025 yang belum lunas. Akibatnya, pihak penjual minyak atau pengecer tidak mau lagi memberikan utang untuk tahun 2026 ini.
"Kalau memang desa sudah tak mampu, kalau kedai pun sudah tak sanggup menalangi lagi, lalu apa solusinya? Saya hitung-hitung, biaya untuk antar jemput pasien, apalagi kasus persalinan yang harus bolak-balik menjemput, bisa menelan biaya sekitar Rp 500.000 hingga Rp 600.000. Maklumlah kami ini rakyat biasa, mana ada yang siap uang sebanyak itu secara mendadak?" tegasnya.
Isa menegaskan, persoalan sakit adalah hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa diprediksi waktunya. Tidak semua orang yang sakit pasti memiliki uang tunai yang cukup di tangan.
"Kalau kena pada diri saya, insya Allah begadai pun saya usahakan. Tapi bagaimana nasib warga lain yang benar-benar tidak mampu? Apakah harus dibiarkan tidak bisa berangkat berobat karena tak ada uang? Ini sangat menyakitkan. Saya tanya sana sini, jawabannya seolah jalan sudah buntu, disuruh telepon ini itu tapi solusi tak kunjung ada. Bahasanya pun ada yang kurang sedap didengar," tambahnya.
Kejadian ini dialami langsung oleh keluarga Isa yang berencana mengantar menantunya ke rumah sakit umum (RSUD) bengkalis. Ia mengaku terpaksa harus menyiapkan dana sendiri untuk membeli minyak sekitar 15 liter yang diperkirakan habis Rp 300.000, belum termasuk biaya lain-lain yang bisa membengkak.
"M, Isa mengadu ke mana lagi kalau bukan ke desa? Harapan saya hanya satu, Pemerintah Desa Teluk Lancar tolong pandang masalah kesehatan ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Jangan pernah bilang tak ada solusi. Selalu ada jalan selama ada niat. Saya tak mau dengar alasan tak mampu lagi," tegas Isa meminta perhatian serius.
Menanggapi protes keras warga, Kepala Desa Teluk Lancar, Ismail, membenarkan kondisi tersebut. Namun ia meminta agar masyarakat memahami situasi keuangan desa yang sedang sangat sulit dan terbatas.
Ia menegaskan bahwa kondisi mobil ambulans sendiri sebenarnya baik-baik saja dan tidak ada masalah teknis. Masalah utamanya murni soal ketersediaan dana operasional.
"Yang jelas, ambulannya tak ada masalah. Masalahnya, pemakaian ambulans ini luar biasa banyaknya. Dalam sehari bisa jalan 2 kali bahkan lebih mengantar orang sakit. Akibatnya, pengeluaran untuk minyak itu sangat besar, sampai yang biasa menalangi pun tak sanggup lagi membiayai," jelas Kades Ismail.
Menurutnya, tingginya intensitas pemakaian membuat anggaran yang tersedia menjadi tidak cukup alias minus. Meskipun untuk tahun 2026 ini pos anggaran sudah ada, namun realisasi di lapangan jauh melebihi perkiraan yang ditetapkan.
"Memang kita anggarkan, tapi uangnya dari mana lagi kalau bukan dari sumber yang ada saja? Sumber dana kita kan hanya sebatas itu. Jadi istilahnya kan minus, tak cukup. Akibatnya, yang namanya pengadaan atau pembelian minyak itu tak sanggup lagi dilakukan," ungkapnya.
Kades mengakui bahwa pihak penyuplai atau Pengecer minyak sudah menolak memberikan barang dengan sistem bayar belakangan karena hutang yang menumpuk dari periode sebelumnya.
"Pengencer minyak kan biasa beri dulu, bayar kemudian. Tapi sekarang dia tak mau lagi, sebab banyak betul dah ambil sebelumnya. Dia pun tak sanggup modalnya. Jadi kita pun mentok, tak sanggup lagi keluarkan uang. Macam mana lagi kan? Dana kita semampu kita saja," pungkas Kades Ismail, menyiratkan bahwa saat ini belum ada solusi instan selain menunggu kondisi keuangan desa kembali membaik.(kbz)