Diduga Langgar Ketentuan Penggunaan DD, Warga Minta Inspektorat Periksa Kades Sipang

INHU (klikbuser.com) -- Diduga ada sejumlah kegiatan pembangunan di desa Sipang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dinilai melanggar ketentuan dan kesepakatan dalam musyawarah desa. Sehingga dengan adanya dugaan itu, warga meminta Inspektorat Kabupaten Inhu untuk periksa Kades Sipang, Yusri.

Informasi yang dirangkum dari sejumlah warga, beberapa program yang dianggap tidak sesuai yakni pembangunan jalan di lokasi kebun plasma Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Indah. Dimana jalan kebun plasma ini merupakan jalan yang dibangun atas binaan pihak perusahaan PT Arvena Sepakat. Namun, konon kabarnya dibangun menggunakan dana desa (DD) TA 2024.

Tak hanya itu, warga juga melaporkan program ketahanan pangan didesa Sipang TA 2023 didirikan dilahan milik pribadi perangkat desa. Padahal seharusnya secara aturan lahan yang digunakan untuk program ketahanan pangan ini harus di atas lahan desa atau hibah dari warga. 

Ketua KUD Karya Indah, Jamaris dikonfirmasi wartawan, Sabtu (26/10/2024) mengenai pembangunan jalan di kebun plasma membenarkan bahwa jalan yang sudah dibangun menggunakan dana Desa sekitar 2 KM. Menurutnya, jalan itu merupakan jalan perusahaan dan rencananya akan diperbaiki pihak perusahaan bersama KUD. 

"Sayang dana desa yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya malah digunakan untuk membangun jalan di lahan plasma. Padahal jalan itu merupakan tanggung jawab pihak perusahaan dan KUD dan memang rencananya akan dibangun," sebut Jamaris. 

Kepala desa Sipang, Yusri dikonfirmasi menjelaskan bahwa pembangunan jalan di areal kebun plasma sebelumnya sudah dirapatkan dalam musyawarah desa. Hal itu mengingat di lahan plasma itu juga terdapat banyak perkebunan milik pribadi masyarakat yang membutuhkan pembangunan jalan. 

"Selama ini jalan itu rusak dan tidak ada perbaikan. Sementara lahan pribadi masyarakat juga banyak di lokasi itu sehingga kita bangun jalan untuk mempermudah akses masyarakat mengeluarkan produksi pertaniannya. Ini sudah dimusyawarahkan," ungkapnya.

Yusri juga menjelaskan tentang program ketahanan pangan pembangunan kolam 'bioflok' di lahan pribadi aparat desa menurutnya sudah ada surat hibah. "Sudah ada surat hibah untuk lahan ketahanan pangan itu. Kami siap diperiksa dalam penggunaan dana Desa ini," sebut Yusri. (kbh)