Bawa 12 Tuntutan, Mahasiswa Aliansi G-M13 Mei Melawan Demo DPRD Riau

PEKANBARU (klikbuser.com) -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi G-M13 Mei Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau, Rabu (13/5/2026). Dalam aksi tersebut mahasiswa menyampaikan 12 tuntutan kepada wakil rakyat yang berkantor di gedung Legislatif tersebut.

Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Syahradi Ramatul menyebutkan aksi ini menjadi penyambung aspirasi masyarakat kepada wakil rakyat.

"Aksi unjuk rasa ini bukan hanya sekedar aksi, ini adalah bentuk keresahan yang terjadi di tengah masyarakat. Kami butuh pemerintah bekerja lebih optimal untuk memberikan kesejahteraan," katanya.

Adapun isu yang disuarakan pihaknya, diantaranya nasib guru honorer yang tak kunjung menjadi PPPK, infrastruktur pendidikan di daerah 3 T, transparansi beasiswa Pemprov Riau hingga isu ketenagakerjaan.

Kemudian pemerataan infrastruktur rumah sakit di kabupaten kota, hibah dana pada instansi vertikal yakni Polda, TNI dan Kejati Riau, hingga isu pariwisata yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Adapun 12 tuntutan yang disuarakan : 

1. Menuntut DPRD Provinsi Riau segera mendorong pengangkatan guru honorer menjadi PPPK melalui perjanjian kerja yang jelas dan berkeadilan, serta menjamin transparansi dan keterbukaan data seluruh guru honorer di Provinsi Riau.

2. Menuntut pemerintah untuk fokus alokasi anggaran terhadap infrastruktur Pendidikan dan akses di desa 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar).

3. Meminta Legislatif untuk mengawal transparansi proses beasiswa Pemprov Riau.

4. Menolak penghapusan 20 program studi yang disampaikan Kemendiksaintek.

5. Menuntut Pemerintah Provinsi Riau untuk segera menyusun dan mengimplementasikan kebijakan strategis guna menjamin pemerataan infrastruktur rumah sakit di seluruh wilayah Provinsi Riau.

6. Meminta Legislatif untuk mendesak Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan persentase stunting pada tahun 2025 yang menjanjikan penurunan stunting 17 persen di Provinsi Riau.

7. Meminta Legislatif secara langsung mengawal SPPG agar masyarakat dapat gizi yang layak dan seharusnya dengan melampirkan bukti data.

8. Menuntut DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah untuk melakukan transparansi secara terbuka hibah dana vertical sebesar Rp113 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara sebesar Rp70 miliar, rumah sakit Tentara sebesar Rp33 miliar, serta rumah dinas Kejaksaan Tinggi sebesar Rp9,8 miliar, dengan membuka rincian penggunaan dana kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan Menolak pengalokasian anggaran sebesar Rp9,8 miliar untuk pembangunan rumah dinas Kejaksaan Tinggi, dan mendesak agar anggaran tersebut dialihkan ke sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta kesejahteraan pendidikan di Provinsi Riau.

9. Menuntut DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan kepada pemerintah pusah untuk menghapus outsourching dari perusahaan seluruh Indonesia terutama di Provinsi Riau.

10. Mendesak DPRD untuk memperhatikan standar K3 di seluruh perusahaan dan proyek kerja.

11. Meminta DPRD membuka ruang diskusi publik kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Riau agar bertemu dengan massa aksi penuntut terkait isu ketenagakerjaan di Provinsi Riau dalam waktu sesingkat-singkatnya.

12. Meminta pemerintah daerah lebih peduli terhadap Pariwisata yang ada di Riau.

#unjukrasa #dprd riau #demoMahasiswa #riau